Bentuk Kenakalan Perusahaan di Indonesia (1)


Judul yang cukup eksotis dan mungkin menimbulkan tanda tanya bagi pembaca. Bukan sekedar untuk menjaring pembaca, namun saya menuliskan tentang ini karena tergelitik saja melihat praktik “nakal” beberapa perusahaan di Indonesia.

Definisi kenakalan di sini adalah ketidaksesuaian praktek ketenagakerjaan di perusahaan dengan undang-undang. Bisa juga ketidaksesuaian dengan hal-hal yang “umumnya” lazim dipahami khalayak umum.

Ada beberapa praktek “kenakalan” yang saya ketahui terjadi. Sistem kerja kontrak, pembayaran lembur, perhitungan overtime, lowongan kerja “nakal”, adalah beberapa contoh yang riil terjadi di dunia kerja. Saya ingin membahas beberapa kasis secara terpisah.Kenakalan Sistem Kontrak Kerja

Sebagai bahan dasar sistem kontrak kerja adalah UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Khususnya pasal 54, 59 dan 123 mengenai masa kontrak kerja. Hal pertama yang perlu diwaspadai oleh pencari kerja adalah sebagai berikut (kutipan www.portalhr.com)

Seharusnya ketika seseorang bekerja, ada perjanjian kerja yang disepakati bersama yang di dalamnya tercantum hal sebagai berikut (sesuai UU no 13 tahun 2003, pasal 54) :

1. Nama, alamat perusahaan, dan jenis perusahaan ;
2. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh ;
3. Jabatan atau jenis pekerjaan ;
4. Tempat pekerjaan ;
5. Besarnya upah dan cara pembayarannya ;
6. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh ;
7. Memulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja ;
8. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
9. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Jadi silakan lihat kembali perjanjian kerja Anda. Jika tidak ada perjanjian kerja, sebaiknya Anda tanyakan kepada perusahaan sekarang juga, jangan ditunda-tunda.

Mengenai kontrak kerja, sesuai dengan UU no 13 tahun 2003, pasal 59 :dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Mengenai KKB, menurut UU no 13 tahun 2003 pasal 123: Masa berlakunya perjanjian kerja bersama paling lama 2 (dua) tahun. Perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang masa berlakunya paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh.

Perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama berikutnya dapat dimulai paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku.Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan maka perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku, tetap berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Ternyata syarat utama nya adalah perjanjian kerja kedua belah pihak (karyawan dan pemberi kerja). Klausul perjanjian ini sering kali menjadi lemah dan kurang dipahami, pada perusahaan sebelumnya saya tidak pernah melihat perjanjian kerja sesuai dengan UU no 13 tahun 2003 pasal 54.

Lalu bagaimana bentuk kenakalan perusahaan pada Sistem Kontrak ini? Sederhana saja, perusahaan tidak pernah memberi status karyawan tetap. Mengapa perusahaan terkesan enggan memberi status tetap pada karyawan nya telah diulas di blog berikut. Beberapa alasan yang menonjol adalah sistem kontrak memberi keleluasaan bagi perusahaan untuk melakukan efisiensi jika sewaktu-waktu diperlukan.

Jika tidak kunjung diberi status tetap, lalu apa cara yang ditempuh perusahaan? Inilah cheat yang dilakukan perusahaan :

Karyawan akan diberi kontrak I (pertama) selama 2 tahun sesuai peraturan tenaga kerja. Setelah 2 tahun (dan kinerja nya memuaskan) akan diperpanjang lagi melalui kontrak II (kedua) selama 1 tahun sesuai peraturan tenaga kerja. Setelah kontrak II (kedua) dan perusahaan masih memerlukan karyawan, maka “seolah-olah” karyawan tidak dilanjutkan kontrak nya.

Namun karyawan yang “seolah-olah” tidak dilanjutkan kontrak nya tersebut disuruh membuat surat lamaran baru ke perusahaan tersebut. Untuk kemudian menjadi karyawan yang kembali dari kontrak I (pertama). Begitu seterusnya putaran sistem kontrak yang “nakal”.

Hal ini bukan lah isu baru dan mengagetkan. Jika ditanya ke sejumlah praktisi HR di perusahaan-perusahaan “nakal” maka sistem demikian lazim dipakai dengan mengatasnamakan Efisiensi perusahaan. Pekerja atau Karyawan tidak mampu berbuat apa-apa, karena pekerjaan yang sangat dibutuhkan maka bungkam dan melanjutkan hidup adalah cara yang terbaik bagi jaminan tetap “ngebul” nya asap dapur.

Siapa yang bisa Menolong kita?

Salah satu sistem yang tercipta dan bisa bernegoisasi dengan perusahaan mengenai hal-hal kontrak kerja adalah keberadaan Serikat Pekerja. Tetapi biasanya, orang-orang serikat pekerja tidak disukai perusahaan. Hidup nya ditekan dan karirnya tidak pernah naik. Serikat Pekerja yang tidak dibina dan tidak berputar dalam suatu sistem organisasi yang baik tidak pernah bisa membela hak-hak tenaga kerja.

Wakil Rakyat di Senayan (Komisi IX) bisa menjadi penolong yang baik. Tetapi alih-alih menghapus dan mengawasi sistem kontrak, mencari kepuasan bagi diri sendiri saja rasanya mereka masih kekurangan waktu. Jadi berharap pada mereka bukan lah pilihan terbaik. Meskipun tidak sedikit di antara para wakil rakyat tersebut yang benar-benar dengan giat berjuang demi konstituen di daerah pemilihan atau kasus-kasus yang terjadi di lapangan.

Idealnya ada semacam kendali yang melengkapi Serikat Pekerja dan Wakil Rakyat yang belum optimal. Sistem kendali tersebut bisa melalui LSM yang sudah ada, mendirikan LSM baru, tulisan mingguan di media cetak/elektronik atau informasi melalui website/blog di internet.

Bagaimana mengenai sistem kontrak kerja anda sekarang? Sudah puaskah? atau pilihan lain yang tidak tersedia memaksa kita mengambil satu pekerjaan? Rasanya pasti ada jalan yang lebih baik. Untuk pembaca yang mengetahui praktik “nakal” yang terjadi mengenai sistem kontrak di perusahaan, silahkan posting di comment sebagai rekomendasi bagi para pencari kerja. Posting kita terkadang menjadi informasi berharga buat rekan-rekan lain!

Tulisan lain Romailprincipe mengenai pekerjaan

Informasi Daftar Gaji Perusahaan Indonesia

Salam Romailprincipe

6 thoughts on “Bentuk Kenakalan Perusahaan di Indonesia (1)

  1. Asop

    Wah, makasih banyak atas infonya.🙂
    Sebelum kerja beneran, saya harus tahu hal ini.😉


    Bener Mas Asop…Edisi berikutnya tentang panggilan kerja perusahaan …

    Suka

    Balas
  2. ferdi

    Salam kenal,… Tukeran Link ya mas,… link mas udah di blog saya,…. di tunggu ya backlinknya…. Mohon bantuannya ya mas…🙂


    Ok..Segera tertempel..silahkan di check tiap hari..hehe

    Suka

    Balas
  3. modifikasi motor

    Kalo system kontrak seperti itu, sudah tidak ada harapan karier donk . Setelah kontrak ke 2 habis seperti di reset lagi dengan apply surat lamaran lagi. Harusnya kalo memang sampai kontrak ke 2 kinerjanya bagus ..dikasih reward.

    Suka

    Balas
  4. safa dirgantara

    apa kah pelanggaran yang dilakukan perusahaan nakal itu, dapat kena sangsi tidak dari depnaker kalau iya apa saja sangsi yang akan diberikan dan kalau melalui jalur hukum apah sudah pasti kita akan menang tq

    Suka

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s