Siapakah Bertanggungjawab Pemilu 2009? (Kalau ada yang mau Ksatria)


tanggungjawab2Komnas Ham dan berbagai yayasan bantuan hukum siap mengugat pemerintah karena daftar DPT tidak valid. Menurut salah seorang penelpon pada acara Suara Anda (Pilihan Berita) hari Rabu 15 April 2009 di  Metro TV (bu Rina dari Pekanbaru) menyatakan hal itu hanyalah manifestasi dari ketidakpuasan para elite politik dikarenakan kekalahan partai mereka? Benarkah demikian…?

 

Mari simak 2 Pemilu sebelum 2009, setidaknya kasus seperti ini tidak terjadi. Bahkan di kala Golkar, sebagai partai pemerintah pada 2009 memiliki kesempatan berlaku curang. 2004, saya tidak yakin PDIP mampu sekejam itu mengkebiri Demokrasi, secara mereka berlabel Demokrasi dan memang PilPres 2004 merupakan Pemilu yang dipuji oleh pihak luar negeri. Menilik 2 Pemilu tadi, kenapa ya pada 2 pemilu itu tidak ada kekisruhan seperti saat ini?

pemilu-curang

 

 

Analisa saya ada 2 :

1.       Kesengajaan, yah konspirasi lah..pasti sudah bisa diduga.

2.       Ketidaksengajaan, artinya kinerja KPU sama sekali amatiran dan jauh dari yang diharapka, pencacahan lemah dan akhirnya ujung-ujungnya seperti ini.

 

Nah, dari 2 teori itu, hal apapun bisa terjadi, tetapi saya memilih tetap menghormati hasil Pemilu dan tidak akan rebut-ribut lagi, toh Presiden tidak terlalu mempedulikan, wong partai Demokrat yang menang. Biarlah ini kit catat bersama sebagai ‘kecacatan’ pada Pemerintahan 2004-2009, baik Pemerintah, Mendagri, KPU dan seluruh Parpol, bahkan seluruh rakyat Indonesia. Begitu saja selesai?

 

Wah, kalau di gudang saya, seorang buruh yang pada area pertanggungjawabannya menghilangkan barang, semisal satu kardus yang bernilai Rp 1 juta, maka saya didesak mempertanggungjawabkan kinerja anak buah saya itu. Bentuk pertanggungjawaban adalah Surat Peringatan 1, 2 bahkan 3 (keluar) atau penggantian presentase barang hilang. Jelasnya, seluruh hal yang menyangkut tanggung jawabnya akan saya evaluasi dan saya beri punishment. Akibatnya, setelah dalam proses lama, tingkat kehilangan barang menurun. Level Buruh tidak ada yang protes, dan sadar bahwa kehilangan adalah karena kelalaian kinerja mereka, dengan kesadaran mereka bersedia menerima sanksi.

 

Apa hubungannya dengan pemerintah? Jika terbukti Pemilu banyak kecurangan..ups maksudnya kekurangan, yah kalo di tempat kerja saja bisa ada mekanisme pertanggungjawaban maka siapa yang mau bertanggungjawab terhadap hal ini? Hmmm…Ada yang mau? Tentunya pemimpinnya yang harus menyelidiki. Saya mendetailkan kehilangan barang tersebut dikarenakan apa, hari apa, siapa bertugas, SOP dijalankan atau tidak. Mungkin Presiden, Mendagri, Ketua KPU terlalu sibuk sehingga tidak mampu mendetailkan semua hal yang menyangkut kecurangan, jika begitu siapa yang mau bertanggungjawab?

 

Siapa aja deh, yang penting Demokrat sudah menang..mari kita bangun Negara ini lebih baik lagi 5 tahun ke depan..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s