Arsip Kategori: Tulisan Politik

Buku Mafia Berkeley dan Pembunuhan Massal di Indonesia


Buku ini saya baca versi ebook nya sebanyak kira-kira 38 halaman, ada versi lain mengatakan bahwa buku ini memiliki tebal 80 halaman. Membaca buku ini saya sendiri tidak begitu mempercayai, namun melihat keadaan Indonesia, rasa-rasanya apa yang dikatakan Ransom pada buku ini cukup masuk di akal.

Pada bagian bawah saya sertakan link download buku ini, sebelumnya ada beberapa istilah/nama serta resensi yang mungkin mendukung memahami bacaan ini. Berikut beberapa istilah / nama yang berhubungan di buku ini :

David Ransom seorang warga Negara Amerika lulusan Havard yang menjadi anggota dari Pasific Studies Center. Sekedar informasi bahwa Pasific Studies Center adalah merupakan lembaga pusat studi masalah-masalah yang terkait dengan wilayah pasifik, sedangkan posisi dari David Ransom di lembaga itu sendiri dikhususkan untuk mempelajari Indonesia Baca lebih lanjut

Waspadailah Pujian Pak Presiden! | Inilah.Com


Bukan pula sebuah rahasia lagi kalau rakyat lebih suka membandingkan keadaan Indonesia saat ini dengan era Soeharto. Bahkan kemudian muncul persepsi bahwa pemerintahan SBY lebih buruk dari era Soeharto. Slogan SBY ketika berkampanye dalam Pilpres 2004 : “Kita Bisa…”, sungguh tak ubahnya dengan ungkapan penjual kecap.

Kutipan di atas adalah kutipan artikel pada situs inilah.com. Artikel tersebut mengupas watak atau karakter SBY yang seperti kurang tulus ketika meminta kritikan atau fedback tentang pemerintahan yang beliau pimpin. Mungkin judul di atas akan lebih tepat jika ditulis dengan “Waspadailah Curhat Pak Presiden”, karena seringkali curhat yang dilakukannya lebih-lebih dilakukan hanya untuk mengedepankan keberhasilan pemerintahan yang dia pimpin. Baca lebih lanjut

Bukti tipikal Orde Baru di Partai Demokrat


Masih ingat dengan pernyataan menteri penerangan dulu, Bp Harmoko? Beliau sering mengeluarkan pernyataan : “Menurut petunjuk bapak presiden…” yang mengacu pada perkataan Presiden Soeharto. Penokohan Presiden Soeharto begitu besar, bahkan setiap kata-katanya layaknya sabda yang harus dituruti semua pihak.

Baru saja hal saya melihat sedikit kemiripan dengan Kongres Partai Demokrat yang menyatakan hal berikut :

“Pemenang dinyatakan dipilih secara aklamasi apabila perolehan suara hasil voting menunjukkan 50 persen plus satu. Bila tidak ada kandidat yang memenuhi perolehan minimal 50 persen maka dilanjutkan dengan putaran kedua yang diikuti dengan kandidat dengan perolehan suara tertinggi,” jelas Mangindaan di lokasi kongres, Hotel Mason Pine, Bandung, Jawa Barat, Minggu (23/5/2010).

Menurut Mangindaan, apabila hasil voting terhadap dua kandidat tertinggi itu menunjukkan hasil yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang. Selanjutnya, jika hasilnya masih sama, maka ketua umum terpilih ditentukan oleh Ketua Dewan Pembina yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Apakah mekanisme di partai lain sama seperti itu? Bisa saja, penokohan Megawati yang begitu besar juga bisa melahirkan keputusan berbau orba seperti di atas. Baca lebih lanjut

AM vs AU, yang menang tetap pemerintah!!!


Belakangan ini media khususnya detik.com diramaikan oleh pemberitaan mengenai kongres partai demokrat yang akan memilih ketua umum baru. Calon ketua umumnya adalah Anas Urbaningrum dan Andi Malarangeng. Saya adalah salah satu dari 40% pemilih Indonesia (jika benar SBY = 60%) namun tertarik mengomentari pertarungan AM vs AU kali ini atas dasar kemiripan pertarungan kali ini dengan Pemilu lalu. Kebetulan ketika Pemilu lalu, blog ini dihiasi beberapa tulisan politik pemilu 2009 dan yang paling banyak mendapat hits adalah Fox vs Relawan SBY.

Berikut sedikit review dari “peperangan” antara AM (Andi Malarangeng) vs AU (Anas Urbaningrum), Keduanya saat ini sering berperang melalui media, yang tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sisi lain pikiran saya sering bertanya darimana uang yang dimiliki mereka untuk berkampanye. Paling tidak uang puluhan s/d ratusan jutah keluar untuk kampanye ketua umum Partai Demokrat ini. Simak saja fakta berikut : Baca lebih lanjut

Pramono Anung : Setuju melarang BB-an saat sidang!!


Barusan saja ada flash news di tivi yang menggugah saya untuk memposting nya. Beritanya mengenai statemen Pramono Anung (Wakil Ketua DPR) tentang penggunaan Blackberry saat sidang. Pram mungkin menyadari penggunaan gadget yang seharusnya menunjang produktifitas itu sudah mulai masuk dalam kategori ‘mengganggu’ konsentrasi, seperti pernyataannya berikut :

Apalagi dengan adanya BlackBerry, cukup menyita perhatian anggota dewan ketika sidang sedang berlangsung. Jadi tidak hanya telepon, tapi kan telepon, SMS, BBM, Twitter ikut dilarang,”

“Saya kira setiap saat bisa diubah (kode etik) kalau itu urgent, karena menyangkut code of conduct, saya kira cukup menganggu konsentrasi lah,”

Baca lebih lanjut

Sifat khas kita “lempar bola”


Mungkin judul di atas lebih tepat jika kata “kita” diganti “saya”, hehe….

Membaca artikel di vivanews.com menjadi terpikir beberapa sifat dan karakter orang, khususnya di tempat kerja (kantor). Contohnya saya sendiri saja (curcol..) jika ada beberapa tugas atau pekerjaan yang diserahkan atasan kepada saya, kecenderungan pertama kali yang terlintas adalah “Sebenarnya ini tanggung jawab siapa?” kemudian baru “Kepada siapa ya saya limpahkan tugas ini?” baru terakhir “Bagaimana saya mengerjakan ini sebaik mungkin!”. Wow…betapa urutan pola pikir itu membuat suatu pekerjaan menjadi sedikit lebih nampak sulit :) Baca lebih lanjut

Kontradiksi BLT 2009 dan BLT 2010


Akhir-akhir ini sering terpikir inkonsistensi pemerintah ketika memikirkan Kampanye Pemilu 2009 yang beberapa kali mengedepankan BLT (Bantuan Langsung Tunai) sebagai isu meraih dukungan dibandingkan dengan rencana penarikan BLT pada tahun 2010 ini. Ada apa? Apakah terlalu membebani APBN? Atau akan keluar statemen “akan dialokasikan ke program lain yang langsung menyentuh rakyat” semisal : SEMBAKO MURAH, OPERASI PASAR?

Alasan lama seperti BLT tidak mendidik, kurang menyentuh, banyak penyelewengan, dan lain sebagainya mungkin bisa jadi alasan penarikan BLT. Tetapi mengapa dahulu dijadikan tema kampanye? Apa tidak sadar ini bisa jadi salah satu kebijakan yang menunjukkan pemrintah tidak/kurang konsisten terhadap program-program untuk rakyat?
Baca lebih lanjut